Rektor ITB: Pengadaan Barang dan Jasa di ITB Harus Efisien, Bersih, dan Akuntabel
BANDUNG, itb.ac.id - "ITB terus berusaha memahami aturan-aturan yang baru, dan menginginkan pengadaan barang dan jasa di lingkungan ITB lebih efisien, bersih, dan akuntabel." Pesan tersebut disampaikan oleh Rektor ITB, Prof. Dr. Akhmaloka dalam acara Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang diadakan pada Kamis (23/12/10) di Aula Timur ITB. Acara sosialisasi tersebut diadakan dalam rangka adanya penggantian Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003.
Sebelumnya, Direktur Logistik ITB, Dr. Ir. Muhamad Abduh, M.T. menyatakan bahwa Perpres No.54/2010 telah digunakan sebagai pengganti Keppres No.80/2003 yang akan dicabut pada 1 Januari 2011. "Untuk itu, ITB harus mengikuti prosedur pemerintah untuk pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari dana APBN," katanya.
Acara sosialisasi tersebut diisi oleh Direktur Kebijakan Pengadaan Umum LKPP, Ir. Sutan Suangkupon Lubis, M.Sc. Materi yang dibawakan yaitu mengenai strategi dan kebijakan umum pengadaan barang dan jasa pemerintah, perbedaan Keppres No.80/2003 dan Perpres No.54/2010, serta pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan Perpres No.54/2010.
Adapun arah-arah perubahan Keppres No.80/2003 menjadi Perpres No.54/2010 adalah:
Sistem Pengadaan yang Lebih Baik
Menurut Direktur Logistik ITB, ITB mendapatkan hibah dari World Bank untuk membuat pusat pelatihan pengadaan. "ITB dianggap memiliki sistem pengadaan yang lebih baik dibandingkan perguruan tinggi lain," ungkapnya. Terhadap prestasi tersebut, Rektor ITB berharap bahwa ITB dapat terus memperbaiki diri terhadap sistem pengadaan di ITB, untuk mewujudkan pengadaan yang lebih akuntabel.
Selain itu, Rektor ITB juga mengajak mahasiswa untuk mengawasi pengelolaan pengadaan barang dan jasa di ITB. "Mahasiswa bisa banyak belajar untuk mengkritisi tiap pengadaan barang dan jasa di ITB, dan hal ini merupakan laboratorium untuk belajar dalam bidang-bidang tertentu," ungkap beliau.
Acara sosialisasi tersebut diisi oleh Direktur Kebijakan Pengadaan Umum LKPP, Ir. Sutan Suangkupon Lubis, M.Sc. Materi yang dibawakan yaitu mengenai strategi dan kebijakan umum pengadaan barang dan jasa pemerintah, perbedaan Keppres No.80/2003 dan Perpres No.54/2010, serta pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan Perpres No.54/2010.
Adapun arah-arah perubahan Keppres No.80/2003 menjadi Perpres No.54/2010 adalah:
- Menciptakan iklim yang kondusif untuk persaingan sehat, efisiensi belanja negara, dan menpercepat pelaksanaan APBN/ APBD
- Memperkenalkan aturan, sistem, metode, dan prosedur yang lebih sederhana dengan tetap memperhatikan good governance
- Memperjelas konsep swakelola
- Klarifikasi aturan
- Mendorong terjadinya inovasi, tumbuh suburnya ekonomi kreatif, serta kemandirian industri
- Memperkenalkan sistem reward and punishment yang lebih adil.
Sistem Pengadaan yang Lebih Baik
Menurut Direktur Logistik ITB, ITB mendapatkan hibah dari World Bank untuk membuat pusat pelatihan pengadaan. "ITB dianggap memiliki sistem pengadaan yang lebih baik dibandingkan perguruan tinggi lain," ungkapnya. Terhadap prestasi tersebut, Rektor ITB berharap bahwa ITB dapat terus memperbaiki diri terhadap sistem pengadaan di ITB, untuk mewujudkan pengadaan yang lebih akuntabel.Selain itu, Rektor ITB juga mengajak mahasiswa untuk mengawasi pengelolaan pengadaan barang dan jasa di ITB. "Mahasiswa bisa banyak belajar untuk mengkritisi tiap pengadaan barang dan jasa di ITB, dan hal ini merupakan laboratorium untuk belajar dalam bidang-bidang tertentu," ungkap beliau.
scan for download
