Berita / Akademik

Ekonomi Energi Untuk Penyelesaian Permasalahan Ekonomi dan Kebijakan Nasional

Christanto - Minggu, 7 November 2010, 21:54:09
BANDUNG, itb.ac.id - "Ilmu ekonomi energi khas, karena merupakan kombinasi ilmu ekonomi dan energi yang memiliki keterkaitan dengan kebijakan nasional." Itulah hal yang diungkapkan Menteri Pertahanan RI, Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro, M.Sc., Ph.D. mengawali kuliah umumnya dengan topik "Peran Energi dalam Perekonomian Indonesia". Kuliah umum ini diselenggarakan oleh Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) ITB pada Jumat (05/11/10), bertempat di Aula Timur ITB.Energi merupakan salah satu aspek penting yang mempengaruhi perekonomian nasional Indonesia. Padahal menurut Yusgiantoro, ketika orang berbicara mengenai sumber daya alam, sebenarnya merujuk pada kondisi kelangkaan. "Dulu kita mengalami masa-masa sulit memperoleh minyak bumi, dan sekarang era minyak bumi akhirnya berlalu," ungkap Yusgiantoro yang juga merupakan guru besar Teknik Perminyakan ITB ini.

Era minyak bumi telah beralih, dimana sekarang gas bumi telah menjadi sumber energi andalan di masa depan. Penggunaan gas dianggap lebih murah dan potensinya banyak terdapat di Indonesia. Di masa depan, teknologi dan pemikiran para ahli sangat dibutuhkan di beberapa lapangan gas andalan seperti Masela, Natura, dan Donggi Senoro.

Ekonomi Energi

Dewasa ini, penerimaan negara dari sektor ESDM mencapai angka 24,1% dari seluruh penerimaan negara pada tahun 2009. Angka tersebut menunjukkan bahwa sektor ESDM memiliki peran penting dalam menunjang perekonomian nasional. Untuk itu, ilmu ekonomi energi menjadi penting untuk dipelajari karena memiliki keterkaitan dengan kebijakan nasional.

Dalam ekonomi energi, dipelajari sebuah teknik untuk  memprediksi suatu model keuangan negeri dengan menggunakan program khusus. "Masa depan sumber energi batu bara akan sangat besar dan terus naik," ungkap Yusgiantoro. Sementara itu, dikatakannya bahwa pengembangan minyak akan menurun, sedangkan gas akan cukup baik hingga tahun 2020 mendatang.

Pemerintah sendiri memiliki program-program konversi yang harus dilakukan untuk rumah tangga, industri, dan pembangkit. "Kita punya regulasinya, walaupun memang tak mudah dalam pelaksanaannya karena terkendala berbagai aspek," tuturnya. Selain itu, program pemerintah lainnya adalah target untuk melakukan kebijakan subsidi langsung dan menggalakkan kebijakan eksplorasi produksi.