Institut Teknologi Bandung

Sejak 2019, Pusat Perubahan Iklim (PPI) ITB dan DIW Berlin berkolaborasi dalam proyek penelitian "Penguatan Implementasi Kebijakan Iklim Nasional: Pembelajaran Empiris Komparatif & Membangun Keterkaitan dengan Pendanaan Iklim" (SNAPFI) dengan dukungan dari Kementerian Federal Jerman untuk Lingkungan Hidup, Konservasi Alam dan Keamanan Nuklir (BMU).

Fokus penelitian ini adalah mendukung implementasi National Determined Contributions (NDC) di berbagai negara melalui rekomendasi kebijakan terkait isu-isu perubahan iklim, khususnya dalam tata kelola perubahan iklim di sektor energi dan strategi pengurangan emisi gas rumah kaca di Indonesia.

Langkah menuju transisi energi yang adil dianggap sebagai kunci untuk mencapai Net Zero Emission di Indonesia pada 2060 atau lebih awal. Sektor energi, sebagai penyumbang kedua terbesar emisi Gas Rumah Kaca setelah sektor FOLU (Forest and Other Land Uses), menjadi pusat perhatian.

PPI-ITB dan DIW melihat urgensi tata kelola iklim dalam mewujudkan visi energi tersebut. Simposium ini menjadi forum untuk berbagi hasil riset serta membahas isu-isu transisi energi di tingkat nasional dan lokal, termasuk informasi terkini dari COP28 UNFCCC di Dubai.

Simposium ini berlangsung secara hybrid. Kepala PPI ITB, Prof.Ir. Djoko Santoso Abi Suroso, Ph.D., memberikan sambutannya pada pembukaan acara.

“Peta jalan NDC Indonesia untuk sektor energi menyoroti empat pilar dekarbonisasi utama, dengan transisi ke energi terbarukan sebagai kontributor terbesar (47,6%), diikuti oleh efisiensi energi (30,8%), clean energy (18,4%), dan peralihan bahan bakar, menjadikan energi terbarukan sebagai tulang punggung pengurangan emisi di sektor energi Indonesia,” ujarnya.

Berikutnya pemaparan oleh para narasumber yang dimoderatori oleh Prof. Dr. Eng. Pradono, S.E, M.Ec.Dev. Pertama ada penjelasan dari peneliti di Departemen Kebijakan Iklim DIW Berlin, Heiner Von Leupke, Ph.D. Beliau membahas mengenai kemitraan transisi energi adil di Afrika Selatan, menyoroti perbedaan antara pelaku keuangan iklim internasional dan pelaku lokal, serta pentingnya kepercayaan dan pemahaman bersama dalam mencapai transisi energi yang adil. Tak lupa pula dengan fokus pada pendanaan, kepemilikan, dan kompleksitas pengembangan proyek.

Kedua ada pemaparan dari salah satu anggota Dewan Pengarah BRIN, Tri Mumpuni. Dalam kesempatan ini, beliau menjelaskan upaya pembangunan infrastruktur energi terbarukan di Aceh pada 2008. Pengembangan infrastruktur ini melibatkan partisipasi masyarakat lokal dan memastikan keberlanjutan fasilitas tersebut dengan teknologi tinggi namun ramah pengguna. Sekaligus menekankan pentingnya mendengarkan aspirasi masyarakat dan mengembangkan kapasitas manusia lokal untuk mengatasi perubahan iklim.

Narasumber ketiga yakni Kepala Bidang Energi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jabar, Permadi Mohammad Nurhikmah. Pihaknya menjelaskan mengenai langkah serta antisipasi terkait perencanaan energi terutama dalam menghadapi isu emisi bersih melalui transisi energi. Pemerintah Jawa Barat telah melakukan pemodelan energi, menggagas kebijakan pendukung, dan menunjukkan komitmen untuk mencapai target net zero emission di tahun 2055, dengan fokus pada efisiensi energi, energi terbarukan, dan teknologi dekarbonisasi.

Kemudian pembicara keempat diisi oleh Anggota Dewan Energi Nasional, Dr. Herman Darnel Ibrahim. Dalam paparannya, beliau menyatakan dukungan terhadap transisi energi berkeadilan menuju Net Zero Emission 2060, dengan catatan bahwa negara-negara maju yang menyumbang emisi lebih besar seharusnya bertanggung jawab lebih besar dan memberikan dukungan internasional dalam teknologi dan pendanaan.

Paparan kelima dari anggota tim Tim SNAPFI-PPI ITB, Dr. Niken Prilandita, S.T., M.Sc., yang mengungkapkan bahwa hasil studi konsorsium riset antara Indonesia, Jerman, Afrika Selatan, India, dan Brazil, yang difokuskan pada climate energy governance di Indonesia, menyatakan peran Dewan Energi Nasional (DEN) masih dapat ditingkatkan. Hal-hal lainnya yang beliau jelaskan dalam pemaparannya antara lain kebijakan yang masih mendukung fosil fuel, peluang kebijakan strategis pada tahun Pemilu, belum ditetapkannya RUU energi baru terkait energi baru terbarukan, serta kebutuhan transparansi dan inovasi dalam pendanaan.

Reporter: Hafsah Restu Nurul Annafi (Perencanaan Wilayah dan Kota, 2019)