Institut Teknologi Bandung

Dalam seminar ini, terdapat beberapa narasumber yang terdiri dari Dr. Ir. Basoeki Hadimuljono (Menteri PU dan Perumahan Rakyat), Prof. Dr. Rizal Djalil (Ketua BPK), Prof. Firmanzah (Rektor Universitas Paramadina), dan Prof. Dr. Ir. Kadarsyah Suryadi (Rektor ITB).  Seminar ini diawali oleh pemaparan mengenai hasil audit BPK terhadap keaadaan infrastruktur Indonesia tahun 2009-2014 oleh Rizal Djalil. Dalam pemaparannya, Rizal mengatakan bahwa rata-rata ketercapaian pembangunan infrastruktur di Indonesia mencapai 90%. Contohnya dalam bidang pemeliharaan jalan raya nasional, 169 ribu km jalan berhasil diperbaiki dari 171,1 km jalan yang ada. Pencapaian sebesar 98% ini berhasil dipenuhi oleh Kementrian PU.  Dari hasil pemeriksaan BPK tentang pembangunan infrastruktur jalan raya nasional, masih terdapat persoalan terkait keterbatasan dana dan lahan yang tersedia. Rizal menambahkan bahwa faktor pendanaan yang terus meningkat setiap tahunnya dan APBN yang tetap membuat pengembangan semua infrastruktur termasuk jalan raya nasional harus terus disesuaikan. Selain jalan raya nasional, BPK juga membahas kebutuhan air dan perumahan untuk rakyat. Pada persoalan perumahan rakyat masih terdapat permasalahan yaitu pada hilir dimana terlalu banyak rumah susun yang telah dibangun malah kosong tanpa penghuni. Kosongnya perumahaan tersebut dikarenakan kurangnya peminat para pembeli pada di daerah hilir. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah cukup penting dalam hal menata rumah yang sudah dibangun agar tidak kosong. Seminar ini juga dihadiri dari berbagai kalangan yaitu mulai dari gubernur, bupati, pejabat pemerintahan daerah, serta dosen ITB. Dengan hadirnya para pemimpin daerah ini diharapkan dapat saling bersinergis dalam menjawab tatangan nasional mengenai infrastruktur.

Potret Saat Ini dan Harapan 5 Tahun Ke Depan

"Kabinet saat ini berfokus kepada pembangunan infrastruktur," ucap Basoeki mengawali pemaparannya. Basoeki juga menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi terhadap tiga hal yaitu konstruksi, ekspor-impor, dan investasi. Kementrian PUPR diberikan amanah untuk membenahi infrastruktur sumber daya air, transportasi jalan dan jembatan, permukiman serta perumahan rakyat. Tantangan pertama adalah mengenai tantangan dalam bidang sumber daya air, dimana masalah seperti ketersediaan air yang tidak merata distribusinya, banjir dan kekeringan sebagai dampak ahli fungsi lahan,kebutuhan lahan irigasi yang dalam kondisi rusak, serta layanan air baku. Masalah ketersediaan air yang saat ini baru 15 milyar dikelola melalui pembangunan reservoir dari total potensi 3,9 triliun air di Indonesia. Menangani hal ini, Kementrian PU-PR beserta jajarannya dalam 5 tahun ke depan akan membangun 65 waduk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, tantangan sumber daya air lain adalah masalah regulasi dalam pengaturan pembangunan sumber daya air dimana air harus dikelola untuk kepentingan rakyat. Tantangan kedua adalah mengenai transportasi. Dominasi pengguna transportasi darat membuat masalah dimana mengakibatkan beban jalan terlalu tinggi. Selanjutnya, tantangan serta pencapaian di bidang permukiman saat ini adalah 67,7% akses air minum, 10% luas kawasan kumuh perkotaan, dan 59,7% akses sanitasi. "Harapan 5 tahun ke depan untuk tantangan ini adalah 100-0-100 dimana 100% askses air minum, 0% kawasan kumuh, dan 100% akses sanitasi," tutur Basoeki. Tantangan terakhir ialah dalam bidang perumahan. Kementrian PUPR akan segera membangun 1 juta perumahan dan 600 ribu untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Mengacu dengan potret keadaan infrastruktur Indonesia saat ini serta harapan yang ingin dilakukan pada 5 tahun ke depan, ITB sebagai lembaga pendidikan tinggi harus turut serta membantu keberjalanan hal tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman komprehesif mengenai tantangan dan strategi pembangunan serta peran tenaga profesional keteknikan dalam pembangunan infrastruktur. Kadarsyah menuturkan bahwa diperlukan lebih kurang 750 ribu engineer untuk membantu pengembangan sektor konstruksi nasional sebagai pendukung pembangunan infrastruktur.