Right-Sizing Sebagai Upaya Pemulihan Angkutan Perjalanan Selama dan Pasca Pandemi

By Adi Permana

Editor Adi Permana


JAKARTA, itb.ac.id—Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan ITB menyelenggarakan webinar kedua dalam rangkaian webinar SAPPK 2020 pada Kamis (25/6/2020). Webinar ini mengangkat tema “Pengelolaan Permintaan Perjalanan dan Right Sizing Angkutan Perjalanan Selama dan Pasca-Pandemi”.

Webinar kali ini menghadirkan para ahli di bidangnya sebagai pemateri, yaitu Dr. Miming Miharja, ST., M.Sc.Eng., dari Kelompok Keahlian Sistem Infrastruktur Wilayah dan Kota SAPPK ITB, Ibnu Syabri, B.Sc., M.Sc., Ph.D., Ketua Program Studi Magister dan Doktor Perencanaan Wilayah dan Kota SAPPK ITB, Dr. Djarot Tri Wardhono, ST., MT., dan pembahas yaitu Ir. Polana Banguningsih Pramesti, M.Sc selaku Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.

Dekan SAPPK ITB Dr. Sri Maryati, S.T., MIP., mengatakan, webinar ini merupakan bentuk kontribusi SAPPK ITB dalam menanggapi dan memberikan rekomendasi terhadap berbagai isu dan permasalahan bangsa. Seperti diketahui, pandemi COVID-19 menuntut penyesuaian pada kebijakan, perencanaan, dan perancangan terutama pada sektor transportasi sebagai salah satu sektor yang terdampak pada masa ini.

Pada kesempatan presentasinya, Dr. Miming Miharja, S.T., M.Sc.Eng., memaparkan penelitiannya tentang mapping dan evaluasi terhadap kebijakan pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah. Penelitian tersebut bermaksud untuk mengetahui motivasi masyarakat untuk melakukan pergerakan. Sebab, hal ini akan berguna dalam perumusan strategi kebijakan yang lebih tepat.


Menurutnya, terdapat dua perspektif dalam mengendalikan pergerakan orang. Pertama adalah kelompok orang yang melakukan pergerakan karena alasan penting tertentu, sehingga pergerakan kelompok ini hanya dapat ditekan dengan law enforcement berupa pembatasan perjalanan. Kelompok kedua adalah orang yang melakukan pergerakan secara sukarela. Pergerakan kelompok ini dapat diatasi dengan public campaign. "Saya kira pemerintah sudah sangat baik melakukan public campaign mengenai bahaya yang sedang dihadapi," ungkap Dr. Miming.

Merujuk pada The Theory of Planned Behavior dalam menganalisis hasil survei online yang sudah dilakukan, Dr. Miming mendapatkan kesimpulan bahwa faktor perilaku merupakan faktor utama yang menahan responden untuk tidak melakukan pergerakan. Artinya, sebagian besar masyarakat sudah paham mengenai bahaya penularan COVID-19 sehingga efek dari PSBB dapat dikatakan cukup berhasil.

Namun, dengan dilakukannya survei tersebut secara online, dikhawatirkan bahwa hasilnya tidak cukup representatif bagi kalangan menengah ke bawah. Hal ini ditanggapi oleh Dr. Djarot Tri Wardhono, S.T., M.T., Ia menyinggung bahwa pengguna KRL yang tidak memiliki telepon pintar mengaku bahwa mereka melakukan pergerakan karena terpaksa. Mayoritas kalangan ini memiliki pekerjaan lepas dengan upah harian, sehingga jika tidak melakukan pergerakan di hari tersebut, kebutuhan hidup tidak dapat terpenuhi.

Adanya pengguna yang “captive” seperti ini menambah urgensi dilakukannya right-sizing demi terbentuknya sistem pelayanan transportasi publik yang lebih tegar (sustain). Untuk itu, Ibnu Syabri menyampaikan usulan berupa perancangan “transportasi multimodal”, yang hal ini perlu dilakukan integrasi dalam sektor transportasi dari mulai moda, tarif, jadwal, dan manajemen. Ia mengatakan bahwa dilakukannya penggabungan beberapa moda transportasi dalam satu sistem yang utuh memiliki dampak positif berupa pengurangan biaya, peningkatan kinerja, peningkatan permintaan, dsb.

Sementara itu, Ir. Polana Banguningsih Pramesti, M.Sc. menyampaikan bahwa terdapat kegagalan yang terjadi pada awal penerapan PSBB. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan transportasi yang tidak diatur dengan baik, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan transportasi yang memicu terjadinya kepadatan di beberapa tempat.

Hal ini berkaitan dengan yang diungkapkan oleh Dr. Miming, bahwa right-sizing yang dilakukan akan efektif jika dikombinasikan dengan manajemen pengurangan pergerakan. Upaya yang dapat dilakukan adalah berupa pengaturan jam kerja, pembatasan pergerakan dengan tujuan yang kurang penting, dan lain-lain.

“Dalam mengatur demand, kami menggunakan kebijakan push and pull. Di mana ‘push’ adalah mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum dan ‘pull’ agar masyarakat mengurangi pemakaian kendaraan pribadi,” tutur Ir. Polana. Sebab, tidak sedikit perusahaan di sektor transportasi yang mengalami kerugian akibat pandemi ini. Kenaikan traffic juga terlihat karena banyak masyarakat yang sudah beralih untuk menggunakan transportasi pribadi. Oleh karena itu, saat ini pemerintah sedang berupaya dalam mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat untuk menggunakan transportasi umum dengan menyediakan fasilitas yang memadai baik dari aspek kesehatan maupun keamanan.

“Dalam hal ini, kita harus gotong royong dan tidak bisa bergerak sendiri-sendiri. Pemerintah harus melihat resource sharing antarmoda,” ujar Ibnu Syabri pada akhir sesi. Ia juga menekankan bahwa perancangan pelayanan transportasi umum seharusnya memberikan kemudahan bagi pelaku perjalanan dan bukan bersifat membatasi. Kemudian, pelaku perjalanan ini akan turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Reporter: Rizana Salsabila (Teknik Industri, 2018)