Kepemimpinan Menjadi Faktor Penting Penanganan COVID-19

By Adi Permana

Editor -

*Screenshot webinar yang disampaikan oleh Tubagus Furqon. 
BANDUNG, itb.ac.id -- Asosiasi Prakarsa Indonesia Cerdas (APIC) pada Kamis, 14 Mei 2020 kemarin mengadakan webinar dengan tema “Kebijakan dan Implementasi Tanggap Darurat COVID-19” yang dihadiri oleh sejumlah kepala daerah seperti Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Wali Kota Semarang Hendrar Prihardi, Bupati Sleman Sri Purnomo. Selain kepala daerah, webinar ini juga menghadirkan para penanggap yang berasal dari akademisi seperti Tubagus Furqon. MA., Ph.D., dari Ketua Prodi Studi Pembangunan ITB dan Dr. Harsanto Nursadi dari Pakar Hukum Administrasi Negara, FH UI.


“Kepemimpinan saya rasa menjadi faktor yang penting dalam hal penanganan kasus. Bila dirincikan lagi dalam kepemimpinan, ada dua aspek kepemimpinan yang paling penting yaitu inisiatif dan kolaborasi. Inisiatif dari masing-masing kepala daerah dalam mencari cara-cara baru, terobosan-terobosan baru dan juga kolaborasi dalam upaya mencari resource sehingga hal tersebut mampu mengcover keterbatasan pemerintah pusat dalam menyediakan sumber daya,” demikian disampaikan Tubagus Furqon. MA., Ph.D., menanggapi para narasumber terkait penangann COVID-19 di daerah.

Selain faktor kepemimpinan, Ketua Prodi Studi Pembangunan ITB ini juga menekankan faktor social capital atau modal social. Hal ini sudah ia pelajari dalam waktu yang cukup lama dari Provinsi Bali. Bali merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang cukup baik dalam penanganan COVID-19 disebabkan adanya sistem social capital.

“Di Bali tehitung ada kurang lebih 1.500 desa adat. Desa adat dinilai mampu membangkitkan ekonomi di Bali, selain itu desa adat juga mempunyai peranan yang dianggap lebih efektif dalam mengeksekusi  kebijakan pemerintah pusat di tingkat lokal, seperti kebijakan penjarangan sosial,” ujarnya.

Tubagus mengatakan, belum ada sebuah kepastian kapan pandemi ini akan berakhir. Untuk itu memang perlu upaya menjaga roda perekonomian tetap berputar. Gagasan PKM (Pembatasan Kegiatan Masyarakat) diangap jalan tengah karena sektor ekonomi bisa tetap bergulir. Tentu dengan kecepatan yang tidak sama seperti sebelum pandemi. Namun dampak ekonominya bisa diperkecil.

“Tantangan terbesar untuk menghadapi masa depan adalah kerja sama antarkepala daerah atau antardinas. Untuk menghadapi keadaan normal baru perlu membentuk keseimbangan-keseimbangan baru. Proses ini dianggap sebagai akselerasi menjadi masyarakat 4.0, karena dipacu dan dipaksa mempelajari perubahan baru secara massal di berbagai lini mulai dari pendidikan, bisnis, dan msayarakat,” ujarnya.

Sementara itu, tantangan selanjutnya adalah sejauh mana infrastruktur yang bisa disiapkan untuk menangani perubahan tersebut. Di samping itu, literasi digital juga penting sebab berbicara tentang bagaimana menerima, memahami, dan memberikan respons yang tepat.

Reporter: Salsabila Tantri Ayu (Kimia, 2016)