Institut Teknologi Bandung

Dengan berlatar belakang kesadaran akan masih minimnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Indonesia akibat berbagai kekurangan seperti iliterasi TIK dan banyaknya daerah terpencil, Departemen Teknik Elektro ITB menyelenggarakan Konferensi Nasional TIK untuk Indonesia pada tanggal 3--4 Mei lalu. Konferensi ini hendak menyadarkan bahwa TIK memiliki fungsi sebagai enabler dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Titik berat utama tampaknya memang diarahkan pada pembentukan ICT Governance untuk mendukung terciptanya Good Corporate Governance. Hal ini dapat dilihat dari jumlah makalah dan sesi yang lebih banyak disediakan membahas mengenai e-Goverment. Dalam sambutannya, Dr. Suhono Supangkat, Ketua Umum Konferensi ini menekankan bahwa penggunaan TIK dalam lingkungan pemerintahan sangat urgen dan signifikan perannya. Konsep e-Goverment dapat meningkatkan pelayanan publik agar lebih baik; dalam artian, lebih cepat, transparan, dan efektif. Dalam sambutannya, Suhono mengajak agar dalam konferensi ini, semua stake holder: pihak universitas, pemerintah, dan industri untuk berbagi pengalaman terutama dalam kerangka mengimplementasikan KIT demi Indonesia yang lebih baik. Konferensi ini akan menghasilkan butir-butir penting pembangunan TIK di Indonesia, melalui "Dasa Sila ICT" yang drafnya telah diedarkan ke seluruh partisipan pada hari pertama untuk dimintai dukungannya, dikomentari, dan dikritisi. Pada akhir hari kedua, akan diselenggarakan satu sesi pararel yang khusus merampungkan Dasa Sila ICT Indonesia ini. Melalui sambungan teleconference yang disediakan oleh Telkom, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka konferensi ini dengan diawali sambutan. Sambutan yang diberikan Presiden juga menyadarkan akan pentingnya KIT dalam pembangunan bangsa di segala bidang. Presiden memberikan pemaparan yang luas mengenai pentingnya KIT, kelemahan Indonesia, hingga berbagai contoh aplikasi KIT dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Presiden Yudhoyono, e-Goverment bukan berarti semata-mata melengkapi kantor-kantor pemerintahan dengan perangkat keras dan perangkat lunak. Lebih dari itu, implementasi KIT dalamp pemerintahan harus dapat mewujudkan pelayanan yang terintegrasi, transparan, dan efisien. Presiden menyadari bahwa kelemahan Indonesia adalah belum dipahaminya secara benar mengenai konsep e-Goverment, kurang siapnya aparatur negara dalam memanfaatkan KIT, serta masih tingginya iliterasi masyarakat Indonesia terhadap teknologi. Pemerintah berjanji untuk mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi, terutama di daerah rural dan terpencil serta mengusahakan pentarifan jasa informasi yang lebih proporsional serta terjangkau -terutama untuk masyarakat ekonomi lemah. Dalam hal ini, Presiden juga mengungkap mengenai telah direstrukturisasinya lembaga Departemen Komunikasi dan Informatika sehingga dapat membangun TIK yang sistematis dengan basis aplikasi, infrastruktur, dan muatan (content). Terungkap juga bahwa Presiden akan mengumpulkan teknolog TIK dari ITB, UI, UGM, dan ITS untuk membicarakan mengenai implementasi dan pengembangan TIK untuk Indonesia secara langsung. Presiden sangat mendukung inisiatif yang dimulai oleh komunitas eII (e-Indonesia Initiatives) di ITB dan berjanji bahwa pemerintah akan menjadi fasilitator. "Masyarakat Indoensia menunggu hasil konferensi ini!" ujar Presiden. Sambutan yang optimistis dan penuh semangat ini disambut dengan tepuk tangan spontan dari para partisipan. Dalam konferensi ini, dipaparkan 90 makalah yang dibagi dalam total 19 sesi pararel dan pleno. Walaupun banyak sesi dan waktu disediakan untuk pembahasan mengenai e-Goverment, konferensi ini juga mencakup ICT for education, ICT infrastructure, ICT application, emerging technology, ICT strategy, dan pembelajaran jarak jauh (distance learning). Pembukaan konferensi yang dihadiri sekitar 600 partisipan dari kalangan universitas, pemerintahan, dan industri ini juga direlay ke sebelas negara anggota SOI (School Over Internet).