Ir. John Welly, M.Sc: Revolusi Mental Perlu Konsistensi dan Persistensi

Bayu Rian Ardiyansyah | Sabtu, 29 November 2014, 23:46:52 | Lihat foto berita ini
BANDUNG, itb.ac.id - Pemerintah merupakan badan eksekutif yang melaksanakan amanat rakyat dengan tujuan untuk menyejahterakan rakyat. Bila pemerintah tidak tepat menerjemahkan dan melaksanakan amanah tersebut, maka Indonesia tidak akan bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri pada era keterbukaan seperti saat ini. Ir. John Welly, M.Sc, pakar di bidang Change Management Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB, menilai bahwa gerakan revolusi mental yang dicanangkan Presiden RI Joko Widodo adalah langkah yang tepat bagi kemajuan Indonesia namun memiliki banyak tantangan untuk mewujudkannya. Lantas, apa dan bagaimana revolusi mental bisa mengubah Indonesia?

Apa itu Revolusi Mental?

John menjelaskan bahwa mental merupakan inti dari budaya. Definisi mental sendiri adalah cara kita berpikir yang berasal dari pengetahuan dan pengalaman yang kita miliki hingga menentukan cara kita bersikap. Dengan berulang-ulang terjadi, maka terbentuk kebiasaan yang akhirnya menjadi budaya. Jadi, revolusi mental adalah revolusi dengan sasaran cara berpikir orang-orang. Pada era pemerintahan sebelumnya, reformasi birokrasi menjadi agenda utama pemerintah dalam mengubah struktur organisasi pemerintahan. "Kalau strukturnya saja yang diubah tanpa mengubah orangnya, maka sama saja seperti memberikan rumah baru kepada orang yang masih bermental lama. Revolusi mental lebih menyentuh ke intinya yaitu orang di balik pemerintahan tersebut," jelasnya.

"Kalau sekarang banyak kemiskinan, pendidikan tidak bagus, hingga orang asing lebih menikmati kekayaan Indonesia, maka wajar jika rakyat mempertanyakan peran pemerintah. Apalagi kalau hal tersebut diakibatkan oleh aparat pemerintahan yang tidak sungguh-sungguh karena kesalahan pada sisi mental. Oleh karena itu, revolusi mental merupakan langkah yang positif dan penting bagi kemajuan Indonesia ke depan," tutur John.

Bagaimana Mewujudkan Revolusi Mental?


Mengubah cara berpikir orang tentu bukan pekerjaan yang mudah apalagi mengubah sebuah birokrasi berskala besar seperti pemerintahan Indonesia. John menuturkan bahwa untuk mewujudkan revolusi mental, maka presiden harus melaksanakannya secara berjenjang dari atas ke bawah. Setiap menteri yang berada di posisi atas bertanggung jawab terhadap perubahan di masing-masing departemennya. Kemudian, apabila ada nilai-nilai baik yang sudah terbentuk dalam reformasi birokrasi, maka nilai tersebut masih bisa digunakan dengan cara meningkatkan sosialisasinya secara berjenjang hingga staf paling bawah. Jika nilai-nilai itu belum ada, maka harus ditentukan terlebih dahulu nilai-nilai apa yang dimaksudkan dengan revolusi mental.

Hal yang juga menjadi sorotan John adalah terkait desain rancangan organisasi pemerintahan. Dari sudut pandang akademis, organisasi bukan hanya masalah struktur saja, tapi ada berbagai elemen lain yang juga menyusun sebuah organisasi. Sebuah model organisasi yang sederhana setidaknya harus memiliki tujuh elemen penting, yaitu strategi, struktur, sistem, proses, kompetensi, kapasitas (jumlah orang), dan nilai-nilai di dalamnya. Setiap elemen tersebut harus saling berhubungan dan dibuat dengan selaras. Lalu, untuk mencapai tujuan revolusi mental dalam membentuk kebiasaan baru, maka harus ada pengawasan dan evaluasi pada proses dan sistem secara berkala. Dari hasil evaluasi tersebut akan bisa ditelusuri bagian mana yang salah dan perlu dilakukan pembenahan.

Berapa Lama Revolusi Mental Bisa Terwujud?

"Biasanya perubahan untuk skala organisasi di perusahaan multinasional dengan ribuan karyawan akan memerlukan waktu 3 - 5  tahun. Permasalahannya pegawai pemerintah kita mencapai empat juta lebih, jadi ini merupakan organisasi yang super raksasa. Oleh karena itu, bila dalam lima tahun pemerintahan Jokowi bisa meletakkan dasar-dasarnya ,maka itu sudah bagus. Sebenarnya ada beberapa cara untuk mempercepatnya, bisa dengan melakukan pemeringkatan, pilot project untuk sektor-sektor yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, atau melakukannya sekaligus secara bersamaan dengan syarat semua menteri harus mempunyai kapabilitas yang sama," jelas John.

John menambahkan bahwa hal yang paling penting dalam revolusi mental adalah konsistensi dan persistensi pada top management pemerintahan dalam melakukan evaluasi dan pembenahan. "Dengan begitu, harapannya negara ini bisa menjadi fasilitator yang baik bagi masyarakat bukan hanya sebagai penguasa. Ingat bahwa tugas utama  pemerintah adalah menciptakan iklim yang bagus agar bisa memanfaatkan potensi yang Indonesia miliki," pesan John mengakhiri wawancara.

 

Sumber gambar: nasional.kompas.com, indoberita.com