Institut Teknologi Bandung

BANDUNG, itb.ac.id - Senin (19/5) Kabinet Keluarga Mahasiswa (KM ITB) tegas menyatakan sikapnya menolak rencana kebijakan pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak. Dalam keterangan persnya, Kabinet KM menilai negara merupakan institusi yang berkewajiban untuk melindungi rakyatnya. Hubungan Pemerintah dengan rakyat dalam masalah BBM bukanlah hubungan profit oriented antara penjual dan pembeli, tetapi hubungan antara pihak yang mengurusi urusan rakyat dengan rakyatnya yang berhak menikmati harta kekayaan milik mereka (dalam hal ini BBM) dengan harga murah. Kabinet KM ITB juga mengutip pernyataan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Reformasi Pertambangan dan Energi, Pri Agung Rakhmanto, yang menyatakan bahwa kenaikan BBM sebesar 30% berpotensi menambah jumlah orang miskin sebesar 8,55% atau setara dengan 15.680.000 jiwa. Terkait rencana pemerintah menyalurkan BLT sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar, KM ITB berargumen BLT bukan merupakan suatu solusi. Dalam jangka panjang, pemberian BLT tidak akan berpengaruh terhadap masyarakat. Mekanisme penyaluran BLT hingga saat ini rawan penyimpangan sehingga kemungkinan besar tidak akan mencapai sasaran. KM ITB menilai keberadaan BLT hanya sebagai wujud legalisasi kenaikan harga BBM yang seharusnya tidak dilakukan oleh Pemerintah. Perlu Efisiensi Melalui pernyataan sikapnya tersebut, Kabinet KM ITB sekaligus memberikan dua rekomendasi. Pertama, dalam jangka pendek, KM ITB mendorong pemerintah untuk melakukan efisiensi serta menaikan upah minimum (UMR). KM ITB menaksir penghematan belanja negara mulai 10-20%, mulai dari kantor kepresidenan, DPR, kementrian dan lembaga negara lain, dapat menghemat anggaran hingga 20 triliun. Lebih jauh, KM ITB kembali menegaskan bahwa negara pernah merugi Rp 225 triliun karena korupsi konglomerat pengemplang BLBI. “Bandingkan angka kerugian negara sebesar 225 triliun pada kasus BLBI dengan besarnya penghematan akibat kenaikan harga BBM yang hanya mencapai 35 triliun saja. 642,86% lebih besar!”, demikian KM ITB dalam rilis persnya. Dalam jangka panjang, KM ITB mengusulkan tiga solusi. Pertama mengimbau pemerintah untuk menaikan produksi minyak mentah harian (lifting) menjadi 1,3 juta barrel perhari. Kedua, mengefisiensi konsumsi masyarakat dan mengurangi ketergantungannya akan migas. Ketiga, dengan berkaca pada kasus cepu dan blok natuna, KM ITB meminta pemerintah merevisi dan memperbaiki kontrak-kontrak dengan perusahaan asing dalam sektor minyak yang merugikan negara. Secara terpisah, menanggapi pernyataan sikap mahasiswa yang disampaikan disela-sela seminar nasional peringatan se-abad kebangkitan nasional di Sabuga, Sabtu (17/5) Ketua DPR Agung Laksono setuju dengan opsi harga BBM tidak naik. Pernyataan Agung ini spontan mendapatkan respon meriah dari mahasiswa. Sementara itu, ketua DPD Prof. Ginandjar Kartasasmita, menanggapi pernyataan yang sama, menyatakan DPD mendukung pernyataan presiden bahwa kenaikan harga BBM merupakan opsi terakhir.