Dies Emas ITB: Membedah Sistem Presidensial dalam Today's Dialogue

prita - Minggu, 8 Maret 2009, 16:04:45 Lihat foto berita ini
today's dialogueBANDUNG, itb. ac.id - Sistem presidensial yang dianut oleh pemerintahan di Indonesia, nyatanya berjalan secara parlementer karena adanya koalisi partai-partai politik di DPR. Hal tersebut menjadi topik dalam Today's Dialogue yang diadakan di Sasana Budaya Ganesa, Jumat (06/03/09). Acara ini terselenggara berkat kerjasama antara ITB dengan Metro TV sebagai bagian dari Dies Emas ITB serta rangkaian Metro TV Goes to Campus. 4 narasumber di bidang kenegaraaan hadir, yaitu Siswono Yudhohusodo, Sutiyoso, Fadel Muhammad, dan Denny Indrayana.Pemilu legislatif di depan mata. Sebulan sebelum tanggal 9 April 2009, saat Indonesia memilih para wakil rakyatnya, dialog mengenai kondisi perpolitikan tanah air banyak digelar. Salah satunya dalam Today's Dialogue "Membedah Sistem Presidensial". Dipandu oleh Kania Sutisnawinata, acara ramai oleh mahasiswa ITB dan universitas-universitas lainnya serta kalangan umum.

Sambutan dari perwakilan Pemimpin Redaksi Metro TV, Suryo Pratomo, dan Rektor ITB, Djoko Santoso, menjadi pengantar sebelum pengambilan gambar dimulai. Acara Today's Dialogue yang dilangsungkan di Sabuga, menurut Suryo, adalah rangkaian kerjasama Metro TV dan ITB karena Metro TV memiliki tanggung jawab SDM yang berkualitas dan percaya bahwa ITB memilikinya. Sementara terkait dengan tema acara Djoko menekankan mengenai pentingnya Pemilu.

Kania membuka dialog dengan melemparkan pernyataan bahwa selama 12 tahun belakangan, sistem pemerintahan Indonesia lebih condong ke arah parlementer, meskipun dalam konstitusi tertulis presidensial. Kebijakan pemerintah sulit dipahami dan terjadi tarik menarik antar partai. Koalisi antar partai malah merecoki kinerja presiden.

Dialog yang terjadi diantara narasumber menggambarkan bahwa sistem presidensial di Indonesia memang belum murni. Sistem multipartai membuat dukungan di DPR menyebar sehingga harus membentuk koalisi. Dalam pemerintahan, dukungan rakyat maksimal hanya akan memiliki porsi 5%, sisanya adalah dukungan partai, demikian jelas Siswono. Karena itulah pembentukan koalisi amat penting demi efektifnya pemerintahan, terutama bagi calon-calon presiden yang berasal dari partai minoritas ataupun calon independen. Meski demikian, menurut Siswono, koalisi tersebut dapat dibangun setelah presiden terpilih.
sutiyoso
Muncul pertanyaan; apakah sistem harus dan dapatkah diubah?

Fadel Muhammad yang menjabat sebagai Gubernur Gorontalo sejak 2006, menyatakan bahwa konstitusi yang mengatur sistem dapat diubah. Fadel menekankan pula Indonesia memang menganut sistem semi-presidensial. Beliau yang disebut Kania sebagai "bintang" pada malam itu mengatakan bahwa kabinet harus terdiri dari orang-orang yang memiliki track record di bidangnya dari tiap partai. Jika tidak ada yang memenuhi dari salah satu partai, dapat diambil perwakilan dari partai lain yang sesuai persyaratan.

Sementara Denny Indrayana, staf khusus presiden di bidang hukum,berpendapat bahwa sistem tidak perlu diubah. Lebih lanjut menurut Denny, koalisi yang terjadi haruslah efektif; ada kerjasama antara presiden, partai politik, dan parlemen. Rakyat seharusnya memilih partai yang mendukung presiden yang akan ia pilih nanti, agar tidak terjadi pertentangan. Koalisi yang ada mungkin dapat berubah menjadi oposisi, tapi tidak tertutup kemungkinan terbentuknya koalisi yang permanen.

"Benahi kekurangan, maksimalkan kelebihan, pertahankan sistem," ujar Denny kepada tim Kantor Berita seusai acara. 3 kunci efektifitas pemerintahan menurut beliau adalah integritas, kapasitas, dan akseptabilitas. Sistem haruslah benar dan para pemilih harus cerdas. Masalah pencerdasan ini juga menjadi tanggung jawab mahasiswa karena partai politik tidak mungkin sepenuhnya melaksanakan hal tersebut.Hal senada juga dikemukakan Sutiyoso yang berpesan agar para mahasiswa berperan aktif dalam pemilu kali ini.

Dialog yang berlangsung selama hampir dua jam ini akan ditayangkan di Metro TV pada Selasa (10/03/09). Antusiasme terlihat dari cukup banyaknya audiens yang mengajukan pertanyaan. Audiens pun tidak mensia-siakan momen pertemuan dengan para pembesar negeri dengan menyempatkan berdiskusi di luar sesi pengambilan gambar, foto bersama, ataupun sekedar meminta tanda tangan.