Institut Teknologi Bandung

Pembicara pertama, Kepala BPOM Penny K. Lukita memaparkan tentang kredibilitas BPOM dalam pengawasan vaksin. Alumni Teknik Lingkungan ITB tersebut mengatakan bahwa kredibilitas merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh institusi pengawas obat. “Kredibilitas BPOM merupakan suatu poin yang benar-benar harus kita jaga,” ungkapnya.

“Dikaitkan dengan kredibilitas, BPOM di forum internasional sudah sangat baik. BPOM sudah dinilai oleh WHO melalui Global Benchmarking Assessment pada tahun 2018 berkaitan dengan maturitas suatu institusi pengawas obat. Dari 9 indikator dilakukan penilaian 1-4 dan BPOM meraih nilai 3 dan 4 untuk sembilan indikator tersebut,” ucapnya. Dengan kredibilitas tersebut, izin yang diberikan BPOM terhadap vaksin COVID-19 sudah terjamin dan sangat diawasi dengan ketat.

Selanjutnya dalam proses pengadaan vaksin, Bio Farma sebagai perusahaan yang ditugaskan oleh negara memiliki 3 strategi. Direktur utama Bio Farma, Honesti Basyir mengungkapkan bahwa strategi yang pertama adalah strategi jangka pendek. “Pada strategi ini kita segera mendapatkan akses terhadap vaksin dengan melakukan impor,” ucapnya.

Alumni Teknik Industri ITB tersebut mengungkapkan bahwa jumlah vaksin yang diperlukan indonesia sangat banyak yaitu sekitar 360 juta dosis. Oleh karena itu, untuk strategi jangka menengah Bio Farma tidak hanya melakukan impor tetapi sebagian juga dibuat dan diproduksi sendiri. “Pada strategi ini tidak hanya bergantung pada supply vaksin saja tetapi juga bisa membuat dan memproduksi vaksin,” tambahnya.

Dan yang terakhir adalah strategi jangka panjang. Pada strategi ini diharapkan Indonesia sudah menguasai teknologi end to end vaksin COVID-19, di mana dilakukan produksi vaksin buatan dalam negeri seperti vaksin merah putih yang saat ini sedang dikembangkan oleh beberapa perguruan tinggi termasuk ITB dan lembaga penelitian di Indonesia.

Di satu sisi jika dilihat dari segi infrastruktur, Menteri Kesehatan yang alumni Fisika Nuklir ITB, Budi Gunadi Sadikin menilai infrastruktur Indonesia sudah siap untuk distribusi vaksin. Dalam webinar tersebut, ia mengatakan bahwa setiap tahun Indonesia melakukan vaksinasi seperti difteri, TBC, polio, cacar, dan rubella sehingga infrastrukturnya sudah siap. “Pada zaman Orde Baru, Puskesmas di Indonesia sudah disiapkan untuk menghadapi vaksinasi seperti penyediaan tempat penyimpanan vaksin,” tambahnya.

Namun, Budi Gunadi menilai bahwa kapasitas penyimpanan vaksin perlu ditambah hingga lima kali lipat. Untuk mendukung hal tersebut, akan dilakukan kerja sama perusahaan swasta dan BUMN dalam sisi logistik. Dalam menutup paparannya, Budi Gunadi berpesan agar jika ada kekurangan dalam proses vaksinasi, masyarakat bisa memberikan laporan dan akan segera diperbaiki oleh pemerintah. Ia juga berharap agar masyarakat tetap sabar untuk vaksinasi karena jumlah vaksin yang terbatas.

Reporter: Deo Fernando (Kewirausahaan, 2018)