Studium Generale: Tingkatkan Daya Saing Indonesia Melalui Reformasi Birokrasi

By Gracia Isaura Raulina

Editor -

BANDUNG, itb.ac.id - Kuliah umum Studium Generale kembali diadakan oleh ITB pada Jumat (02/12/16), bertempat di gedung Aula Barat Kampus Ganesha ITB. Pada kesempatan ini, Lembaga Kemahasiswaan ITB mengundang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia, Asman Abnur, S.E., M.Si. Dengan tema "Reformasi Birokrasi: Peta Jalan dan Kemajuan", Menteri PANRB memberikan materi mengenai reformasi birokrasi yang sedang dijalankan di Indonesia. Studium Generale ini turut dihadiri oleh Rektor ITB, Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA, serta Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M. Sc. sebagai moderator.

Dibuka oleh Sambutan Rektor
Studium Generale dibuka dengan sambutan dari Rektor ITB, Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA. Dalam kesempatan tersebut, Rektor ITB menyambut kedatangan Menteri PANRB beserta jajaran pada Studium Generale terakhir pada perkuliahan semester ganjil 2016/2017. Rektor ITB juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Menteri PANRB karena telah bersedia memberikan materi dalam perkuliahan tersebut. Kemudian, Rektor ITB turut menyampaikan pesan kepada mahasiswa peserta Studium Generale untuk dapat menyimak dengan baik sehingga dapat menambah wawasan peserta terhadap materi yang tidak diberikan di ruang kuliah seperti biasanya.


Paparkan Realita Aparatur Negara dan Birokrasi Bangsa
Kementerian PANRB Republik Indonesia merupakan kementerian yang bertanggung jawab terhadap setiap kebijakan dan kegiatan yang berhubungan dengan aparatur negara dan birokrasi Indonesia. Menteri PANRB memulai pemberian materi dengan menjelaskan betapa pentingnya keberadaan aparatur negara di Indonesia. Dengan jumlah yang kini mencapai sekitar 4,5 juta orang, aparatur negara merupakan mesin utama yang menggerakkan negara Indonesia.

Akan tetapi, kondisi aparatur negara Indonesia saat ini masih cenderung kurang baik, terutama dalam aspek efektivitas dan efisiensi formasinya. Menurut Menteri PANRB, hal tersebut disebabkan oleh kurangnya kompetensi aparat negara saat ini, yakni sekitar 64% kompetensi aparatur negara hanya terletak pada bagian administratif. Sebagai contoh, masih banyak PNS yang menjabat pada bagian tertentu hanya karena adanya kebutuhan golongan, bukan sesuai dengan keahliannya masing-masing.

Selain itu, isu kedua yang sangat ditekankan adalah mengenai pelayanan publik. Dalam hal ini, pembenahan terhadap pelayanan publik telah banyak dicanangkan, namun eksekusi di lapangannya masih kurang baik dan tidak sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Menurut Menteri PANRB, pelayanan publik di Indonesia seharusnya dapat menjadi semakin baik, khususnya dengan tidak mempersulit pelayanan terhadap masyarakat.


Kebutuhan, Peta Jalan, dan Kemajuan Reformasi Birokrasi
Oleh karena masalah-masalah tersebut, Menteri PANRB menegaskan adanya urgensi untuk melakukan reformasi terhadap birokrasi di Indonesia. Reformasi ini dianggap perlu, khususnya karena dunia saat ini tidak memiliki batas sehingga persaingan antarnegara menjadi sangat luas. Akan tetapi, dengan kondisi birokrasi Indonesia seperti sekarang, peningkatan daya saing Indonesia di kancah global menjadi terhambat. Hal tersebut dibuktikan dengan masih rendahnya peringkat Indonesia dalam penilaian daya saing dunia, bahkan lebih rendah dari kebanyakan negara lain di Asia Tenggara, misalnya peringkat ke-91 dalam penilaian Ease of Doing Business (EoDB) dan peringkat ke-37 dalam penilaian Global Competitiveness Index (GCI). Maka, perlu diadakan perbaikan terhadap birokrasi di Indonesia untuk mendukung peningkatan daya saing Indonesia di dunia.

Menurut Menteri PANRB, reformasi birokrasi dilakukan dengan memanfaatkan internet (e-government) sebagai basis teknologi yang seharusnya telah dapat dikuasai oleh berbagai lapisan di masyarakat. Misalnya, untuk permasalahan aparatur negara, data terkait setiap aparatur negara di Indonesia diharapkan dapat diintegrasikan dalam satu wadah yang dapat diakses dengan mudah oleh badan-badan terkait. Kemudian, untuk permasalahan pelayanan publik, adanya pelayanan secara online diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mencapai kebutuhannya dan meminimasi pungutan liar yang hingga kini masih awam ditemukan di Indonesia.

Tujuan utama dari reformasi birokrasi ini adalah untuk mencapai status world class government melalui birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, berorientasi pada kinerja, dan memiliki pelayanan publik dengan kualitas yang baik. Berdasarkan paparan Menteri PANRB, tujuan ini dapat dicapai melalui enam strategi, yakni peningkatan efektivitas dan efisiensi anggaran, peningkatan kualitas pelayanan publik, restrukturisasi, peningkatan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN), pengembangan e-government, dan penataan peraturan perundang-undangan. Dalam keberjalanannya, reformasi birokrasi ini telah mengalami kemajuan semenjak dimulai pada tahun 2015 silam berdasarkan Grand Design reformasi birokrasi untuk tahun 2015-2019. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan di antaranya adalah penataan manajemen ASN, peningkatan kualitas pelayanan publik, penataan kelembagaan dan tata laksana, sistem akuntabilitas kinerja, pembangunan unit kerja pelayanan yang bebas korupsi, serta penguatan sistem pengawasan. Ke depannya, diharapkan reformasi birokrasi ini dapat terus berjalan dengan lancar sehingga semua capaian dapat terlaksana dan daya saing Indonesia dapat semakin meningkat dengan adanya birokrasi yang semakin baik.

 

Sumber Foto: Dokumen Pribadi


scan for download