Azwar Abubakar: Pentingnya Reformasi Birokrasi Demi Kualitas Bangsa Indonesia

Oleh Teguh Yassi Akasyah

Editor -

BANDUNG, itb.ac.id - Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang 2005-2025 yang berprinsip mandiri, maju, adil, dan makmur, saat ini Indonesia berada dalam tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap tiga untuk tahun 2015-2019 dengan sasaran memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekan pembangunan pada keunggulan kompetitif, berkualitas, serta berteknologi. RPJMN ketiga ini merupakan tahap yang dinilai mampu mendorong Indonesia untuk meningkatkan kemakmuran bangsa. Perwujudan rencana tersebut turut didorong dengan hasil survei World Economic Forum yang menyatakan bahwa posisi Indonesia meningkat untuk negara yang bersifat ease of doing business  dari posisi 55 ke rangking 38 pada tahun 2013. Hal ini mendorong investor untuk berinvestasi demi pembangunan Indonesia. Namun, pelaksanaan RPJMN tersebut masih dihambat oleh rendahnya birokasi Indonesia yang masih tidak bekerja secara efektif, dan efisien.

Menindaklanjuti hal tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Menteri PAN-RB), Dr. Ir. Azwar Abubakar, MM., memberikan pendapatnya mengenai birokrasi Indonesia melalui orasi ilmiah dalam rangkaian acara Sidang Terbuka ITB yang diselenggarakan untuk memperingati Hari Pendidikan Tinggi Teknik di Indonesia ke-94. Sidang tersebut diselenggarakan pada Kamis (03/07/14), bertempat di Aula Barat ITB.

Permasalahan Birokrasi di Indonesia

Birokrasi di Indonesia memiliki posisi dan peran yang sangat strategis, terutama untuk proses pemberdayaan masyarakat. Sistem tersebut masih dinilai belum bekerja denga efektif dalam mewujudkan pelayanan di berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, administrasi dasar, dan lainnya. Permasalahan terkait birokrasi tersebut ditunjukan secara gambling oleh tingginya korupsi, rendahnya pelayanan masyarakat, dan rendahnya akuntabilitas kinerja organisasi. Menurut Azwar Abubakar, terdapat empat penyebab utama yang menjadi penghambat rendahnya kualitas birokrasi di Indonesia, yaitu peraturan perundangan, organisasi, Sumber Daya Manusia (SDM), dan manajemen pemerintahan.

Beberapa peraturan perundang-undangan masih terdapat tumpang tindih, dan ketidakjelasan di bidang aparatur negara. Di samping itu, banyak peraturan perudangan yang belum disesuaikan dengan dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintah dan tuntutan masyarakat. "Masih terdapat peraturan daerah yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di tingkat pusat. Perlu adanya pengkajian ulang menganai hal ini," tutur Azwar Abubakar.

Manajemen pemerintahan juga masih berorientasi input, sedangkan hasil dari kinerja tersebut belum diperhatikan secara matang. Hal ini terlihat dari akuntabilitas kinerja pemerintahan yang masih rendah. Kondisi ini menyebabkan terjadinya ketidakefektifan kerja tersebut. Untuk membentuk manajemen yang berkualitas, tentu didorong oleh SDM yang berkualitas juga. Manajemen SDM aparatur belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja pegawai, dan organisasi. Hal ini disebabkan oleh proses perekrutan yang tidak sesuai, sehingga hasil yang diperoleh tidak seperti yang diharapkan. Kondisi inilah yang menyebabkan kekecewaan masyarakat terhadap birokrasi yang ada saat ini.

Pentingnya Reformasi Birokrasi untuk Kualitas Bangsa

Transformasi sistem birokrasi dipandang sebagai faktor pengungkit penting dalam pembangunan suatu negara, bahka bagi negara-negara yang telah maju sekalipun, dimana reformasi birokrasi merupakan proses yang tidak ada hentinya. Hal ini disebabkan karena tuntutan lingkungan strategis, seperti perkembangan teknologi informasi, komunikasi, globalisasi, sejalan dengan dinamika masyarakat, dan peningkatan daya saing bangsa. Pentingnya reformasi ini turut didasarkan pada fakta keberhasilan pembangunan di beberapa negara, seperi Korea dan China. Kedua negara ini telah berusaha penuh memperbaiki sistem pemerintahan, serta budaya birokrasinya, sehingga kedua negara tersebut kini dinilai memiliki daya saing yang kuat secara global, terutama di bidang ekonomi.

Manfaat reformasi birokrasi akan berdampak langsung kepada perbaikan kualitas kebijakan public berdasarkan kondisi nyata di lapangan (evidence based), adanya transparansi untuk kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. Reformasi birokrasi ini tentu akan mendorong terlaksananya pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, terutama dalam menjalankan RPJMN tahap tiga yang saat ini dilaksanakan. Di samping itu, terlaksananya reformasi birokrasi dinilai juga akan mengajak investor untuk terurus ikut serta berinvestasi demi kemajuan bangsa ini.

Peran ITB Dalam Reformasi Birokrasi Indonesia

Reformasi birokrasi di Indonesia dapat tercapai dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, dan Perguruan Tinggi merupakan salah satu andalan untuk mewujudkannya. Sebagai pelopor ilmu teknik di Indonesia, ITB dinilai memiliki reputasi yang kompeten untuk mendorong terjadinya perubahan tersebut. Melalui Sidang Terbuka tersebut, Menteri PAN-RB tersebut menegaskan bahwa ITB mampu mengambil peran dalam dukungan pengembangan kualifikasi, kompetensi, dan kapabilitas SDM dalam menghadapi tantang masa depan. "Saya meyakini bahwa ITB akan berupaya membantu perubahan sistem tersebut ke arah yang lebih baik," tambah Azwar Abubakar sebelum menutup orasinya.

Sumber foto: Dokumentasi pribadi, dan www.jakpro.id.


scan for download